Category: BNN Today

  • Kisah Mereka yang Menjaga Budaya Daerah Tetap Hidup: Dari Tenun hingga Tari

    Kisah Mereka yang Menjaga Budaya Daerah Tetap Hidup: Dari Tenun hingga Tari


    Foto: Kandidat DPD RI Awards Kategori Pelestari Budaya Daerah (dok. Istimewa)

    Jakarta – Sepuluh nama terpilih menjadi kandidat kandidat DPD RI Awards 2026 kategori Pelestari Budaya Daerah. Mereka kembali menghidupkan budaya daerah yang hampir punah hingga mempromosikan seni dan budaya hingga ke mancanegara.
    Panitia DPD RI Awards sebelumnya telah memilih 10 kandidat dalam kategori Pelestari Budaya Daerah. Penghargaan nanti akan diberikan kepada satu orang.

    “Diberikan kepada individu yang memiliki inovasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah serta berperan aktif dalam mempromosikan budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tulis DPD RI dalam laman resminya, seperti dilihat detikcom, Rabu (7/10/2026).

    Berikut nama 10 kandidat Pelestari Budaya Daerah DPD RI Awards 2026, yang diurutkan berdasarkan abjad:

    1. Alfonsa Raga Horeng
    Alfonsa Raga Horeng merupakan pelestari, penggerak dan pendiri Sentra Tenun Lepo Lorun, yang memberdayakan kaum perempuan untuk menjaga warisan budaya tenun ikat tradisional di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagasan utamanya bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi perempuan.

    Alfonsa melakukan budidaya bahan baku, seperti kapas dan tumbuhan penghasil warna alam, untuk produksi tenun dan berbagai layanan produk serta jasa edukasi wisata. Dia mengedukasi keterampilan tenun lewat pelatihan teknik menenun, pewarnaan alami, dan pemeliharaan kualitas kain.

    Kandidat DPD RI Awards 2026 Alfonsa Raga Horeng Foto: dok. Istimewa
    Selain itu, mengedukasi mengenai makna filosofis setiap motif sehingga penenun mampu menceritakan nilai budaya produknya. Alfonsa juga melakukan pelatihan desain agar produk tradisional dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar tanpa menghilangkan identitas budaya.

    Alfonsa juga membentuk kelompok usaha perempuan agar produksi dan pemasaran tenun lebih terorganisasi. Kemudian mengintegrasikan tenun dengan pariwisata budaya.

    2. Anitawati
    Anitawati merupakan pegiat budaya dan penggagas revitalisasi Tenun Tidore (Puta Dino Kayangan) yang sempat hilang lebih dari 100 tahun di Tidore, Maluku Utara. Berbekal riset arsip sejarah, penelusuran jejak penenun dan temuan alat tenun kuno, Anitawati merekonstruksi teknik, motif, dan filosofi tenun sebagai identitas budaya Kesultanan Tidore.

    Melalui pelatihan menenun, pendampingan usaha, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, pelajar dan warga binaan rutan, Anitawati tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berbasis industri kreatif.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Anitawati (Foto: dok. Istimewa)
    Anitawati mengembangkan motif-motif yang mengangkat sejarah Tidore sebagai Spice Islands, menjadikan tenun sebagai media edukasi sejarah dan diplomasi budaya.

    Dia juga membawa tenun Tidore tampil di berbagai ajang internasional, antara lain Indonesia New York Fashion Week (2022), Kyoto (2023), Cape Town (2023), Paris (2024), dan Rabat (2024), serta berhasil menembus pasar ekspor melalui outlet di Hamburg, Jerman.

    3. Cletus Beru
    Cletus Beru merupakan pelopor dan pelestari budaya di Desa Umauta hingga menjadi desa wisata di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengembangkan model wisata budaya berbasis masyarakat adat, mengedepankan gotong royong, dan mendorong wisata berkelanjutan.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Cletus Beru (Foto: dok. Istimewa)
    Cletus Beru menghubungkan budaya dengan ekonomi kreatif desa. Dia juga aktif memperjuangkan akses dan perhatian pemerintah terhadap desa wisata budaya di Kabupaten Sikka.

    Berkat dedikasinya, Cletus Beru membawa Desa Umauta masuk 100 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, dan 50 Besar ADWI 2022.

    4. Endang Dzunuraini
    Endang Dzunuraini merupakan pendiri Sanggar Mbah Guru, pusat komunitas pelestarian batik yang memberdayakan perempuan pedesaan dan seniman lokal di Lamongan, Jawa Timur. Melalui Sanggar Mbah Guru, para pengrajin batik desa di Lamongan berhasil kembali dihidupkan setelah sempat punah.

    Endang membuka wisata edukasi belajar membatik lengkap hingga kunjungan ke kebun pewarna alam. Sanggar Mbah Guru memiliki kebun budidaya berisi sekitar 100 jenis tanaman mengandung tanin pewarna alam sebagai laboratorium hidup sekaligus kebun pewarna alam percontohan yang terintegrasi dengan eco edu culture tourism.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Endang Dzunuraini. (Foto: dok. Istimewa)
    Sanggar Mbah Guru memproduksi batik dengan menggunakan pewarna alami dari tanaman yang bisa diregenerasi dan juga berinovasi mengolah limbah pertanian menjadi pewarna alami batik.

    Lewat Sanggar Mbah Guru, Endang memberdayakan kaum perempuan desa hingga mengurangi pernikahan dini, KDRT dan perceraian karena masalah ekonomi.

    5. Juwandi
    Juwandi merupakan penggerak yang menjadikan Desa Budaya Bukit Batu sebagai pusat pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dia merangkum anak-anak muda untuk menjaga dan mengembangkan budaya Melayu di Bengkalis.

    Berbagai tradisi, seni, dan sejarah lokal dihidupkan melalui kolaborasi Pentahelix: Festival Budaya Bukit Batu, Festival Sungai Bukit Batu, pengembangan Kampung Tenun, pertunjukan seni Melayu, diskusi sejarah, membentuk sanggar serta pelibatan masyarakat dan generasi muda.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Juwandi. Foto: dok. Istimewa
    Gerakan ini juga menjadikan budaya sebagai sumber kebanggaan, kreativitas, pendidikan, pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan Tenun Bukit Batu telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2022 oleh Kementerian Kebudayaan.

    Desa Budaya Bukit Batu berhasil meraih berbagai prestasi di tingkat provinsi dan nasional serta memperoleh dukungan dana dari Kementerian Kebudayaan secara berturut-turut (2024-2026). Jejaring budaya dan akademik yang dibangun mulai menjangkau Jepang (2023-2026).

    6. Leni Febrianti
    Leni Febrianti adalah penggagas dan pemegang hak cipta Batik Kagano untuk menghadirkan identitas budaya Bengkulu Utara, yang bersumber dari kekayaan alam dan karakter daerah. Batik Kagano diluncurkan pada tahun 2019.

    Batik Kagano lahir dari gagasan untuk menghadirkan identitas budaya Bengkulu Utara dan dikembangkan dengan mengangkat Kacamata Enggano dan Rafflesia Kemumu sebagai inspirasi utama motif. Batik Kagano mengubah kekayaan lokal menjadi identitas visual yang dapat dikenali, digunakan, dan diwariskan.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Leni Febrianti. Foto: dok. Istimewa
    Batik Kagano juga digunakan sebagai seragam resmi pemerintah dan sekolah di wilayah Bengkulu Utara, sehingga identitas budaya tidak hanya dipamerkan dalam kegiatan seremonial, tapi menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

    Kontribusi Batik Kagano tidak berhenti pada penciptaan motif, identitas menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem pelestarian budaya melalui pelatihan perajin, desa binaan, pendidikan, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengembangan UMKM, hingga pengenalan budaya ke tingkat internasional.

    7. Maulana Muhammad Syuhada
    Sejak tahun 2002, Maulana Muhammad Syuhada aktif melestarikan dan mempromosikan angklung di berbagai belahan dunia. Dia mendirikan berbagai grup angklung dan kesenian tradisional di antaranya Angklung Hamburg Orchestra (2002), Sabilulungan (2003), Lancaster High School Angklung Orchestra (2006), Lancaster University Angklung Orchestra (2007), Angklung Manchester (2009).

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Maulana Muhammad Syuhada. (Foto: dok. Istimewa)
    Kemudian pada tahun 2015, Maulana mendirikan Tim Muhibah Angklung (TMA) dan sudah melakukan 6 kali misi budaya ke Eropa (2016, 2018, 2022), Australia (2018, 2025), USA (2022) dan Timur Tengah (2024). Dalam 10 tahun terakhir, TMA sudah berpartisipasi dalam berbagai festival internasional di berbagai negara seperti Skotlandia, Belgia, Republik Ceko, Polandia, Bulgaria, Turki, Bosnia-Herzegovina, Amerika Serikat, Portugal, Spanyol dan Australia.

    Maulana juga melakukan “Flash Mob Angklung” di berbagai landmark dunia seperti Port of Hamburg (2016); Queen Street Mall, Brisbane (2018); Basilica, Budapest (2018); Times Square, New York (2022); Mushrif Mall, Abu Dhabi (2024); Australian Museum, Sydney (2025).

    Pada tahun 2007, membuat buku “40 Days in Europe: Kisah Kelompok Musik Indonesia menaklukkan daratan Eropa”, buku tentang perjalanan Tim Expand The Sound of Angklung ke tujuh negara Eropa tahun 2004. Tahun 2016, mengangkat perjalanan TMA ke Eropa dalam sebuah film dokumenter berjudul “The Journey: Angklung Goes To Europe”, film dokumenter layar lebar pertama tentang angklung.

    Maulana mendirikan Angklung Centre, sebuah platform online yang bertujuan untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat akan angklung, baik di dalam maupun luar negeri. Angklung Centre juga berfungsi sebagai pusat pengetahuan tentang angklung, pusat database angklung, pusat informasi dan kegiatan angklung, pusat penjualan dan distribusi angklung.

    8. Mugiyono Kasido
    Mugiyono Kasido merupakan maestro seniman tari, baik sebagai penari maupun koreografer tari yang dipentaskan di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Mugiono menelurkan sejumlah karya seni tari yang fenomenal.

    Pertama karya “Mencari Mata Candi” pada 2003, yang menggabungkan vokabuler gerak tarian Siwa dalam panel relief Candi Prambanan dengan tari topeng Jawa, wayang dan gerakan tari modern. Karya ini dipentaskan di Kunsten Festival des Arts, Brussels, Belgia; Lincoln Center Festival, New York USA; Gothenburg Festival, Swedia; dan Centre National de la Danse, Perancis.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Mugiyono Kasido. Foto: dok. Istimewa
    Kedua “Kabar Kabur”, karya yang membiaskan batas tari, teater, dan pantomim. Hanya dengan kostum berupa kaos dan celana pendek warna putih, Mugiyono mengungkapkan kejadian kekacauan informasi atau hoax pasca kerusuhan 1998. Sejak tahun 2000-2024, karya ini dipentaskan 138 kali di 25 negara, 5 benua.

    Ketiga “Bima Suci” tahun 2011, karya yang dipentaskan di Taman Mini Indonesia Indah. Mugiyono menari dan mengkoreografi selama 36 jam 36 menit 36 detik nonstop dengan live musik gamelan tradisional dan kontemporer.

    Keempat “Bagaspati”, karya yang memadukan tari topeng Jawa tunggal dengan gerak sufi memutar. Karya ini dipentaskan 30 kali di 11 negara Eropa, Asia, USA sejak tahun 2001 hingga 2011.

    Kelima karya “Kosong”, yang menggunakan gamelan sebagai musik dan sekaligus properti menari. Karya ini telah dipentaskan 13 kali di lima negara pada tahun 1995-1996.

    9. Muhammad Ridwan Alimuddin
    Muhammad Ridwan Alimuddin merupakan peneliti independen yang berdedikasi dalam merevitalisasi kebudayaan bahari Mandar, khususnya perahu tradisional Sandeq. Dia juga Duta Baca Sulawesi Barat dan pendiri Komunitas Bahari Mandar sejak 2006.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Muhammad Ridwan Alimuddin. Foto: dok. Istimewa
    Ridwan menginisiasi dan bertindak sebagai kurator program Student on Sandeq (SOS) yang dilaksanakan sejak 2022 sampai 2026, wadah edukatif yang mendekatkan generasi muda pada teknik pembuatan hingga pelayaran perahu tradisional.

    Dia aktif terlibat dalam pelaksanaan festival Sandeq Race untuk merawat marwah dan eksistensi pelaut lokal secara berkelanjutan sejak 2001. Dia juga terlibat dalam pelayaran rekonstruksi historis seperti ekspedisi Padewakang ke Australia (2019-2020) serta mendirikan muse

    10. Poltak Tambunan
    Poltak Tambunan merupakan sastrawan nasional pendiri komunitas sastra etnik Tortor Sangombas, Sumatera Utara. Dia membina para penulis sastra modern dalam bahasa daerah.

    Kandidat DPD RI Awards Poltak Tambunan (Foto: dok. Istimewa)
    Pembentukan Tortor Sangombas bertujuan untuk penyelamatan, pelestarian, dan pengembangan penulisan sastra modern berbahasa Batak.
    Poltak juga membuat sejumlah karya sastra modern dalam bahasa Batak.

    Berkat dedikasinya itu, Poltak Tambunan menjadi inspirasi munculnya sastrawan dalam berbagai bahasa daerah. Dia juga mendapat sejumlah penghargaan mulai dari Batak Center hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

  • Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

    Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

     

     

    Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

    IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

     

     

    Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

     

     

    Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

    Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

    “IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

    Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

    Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

    Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

    “Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

    Berbeda dengan Era Listyo Sigit

    IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

    Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

    Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

    “Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

    IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

    Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

    Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

    IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

    Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

    Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

    Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

    IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

    Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

    Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

    Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

    Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

    Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

    Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

    Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

    Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

    “Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

    IPW Pertanyakan Proses Mutasi

    IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

    Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

    Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

    Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

    “Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

    Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

    Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

    Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

    Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

    Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

    “IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

    Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

    Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.

  • Semarak HUT ke-81 TNI: Ditpolairud Polda Sulut Berikan Kejutan Dan Perkuat Sinergi Lebih Solid!

    Semarak HUT ke-81 TNI: Ditpolairud Polda Sulut Berikan Kejutan Dan Perkuat Sinergi Lebih Solid!

    Ditpolairud polda sulut

    Suasana hangat dan penuh persaudaraan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai wujud apresiasi mendalam, kebersamaan, serta penghormatan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI, jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara memberikan kejutan istimewa yang sarat makna.

    Aksi simpatik ini menjadi simbol nyata eratnya tali silaturahmi serta kokohnya sinergitas antara TNI dan Polri yang selama ini berdiri bahu-membahu menjaga kedaulatan serta keamanan di tanah Sulut. Momen penuh keceriaan tersebut menegaskan bahwa soliditas kedua instansi bukan sekadar slogan, melainkan pengabdian tulus yang terus dirawat demi ketenteraman masyarakat dan keutuhan Bangsa Indonesia.

    Momen kejuatan yang diiringi dengan senyum hangat, kue ulang tahun, dan ucapan selamat secara langsung tersebut disambut dengan penuh kebanggaan serta rasa haru oleh para prajurit TNI. Aksi simpatik ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan simbol nyata dari kian eratnya tali silaturahmi serta kokohnya sinergitas antara TNI dan Polri. Selama ini, kedua garda terdepan bangsa tersebut selalu berdiri bahu-membahu dalam menjaga kedaulatan, ketertiban, serta keamanan wilayah perairan dan daratan di tanah Nyiur Melambai.

    Kehadiran personel Ditpolairud Polda Sulut di tengah jajaran TNI menegaskan kembali bahwa soliditas antara dua lembaga keamanan negara ini bukanlah sekadar slogan yang terucap di bibir, melainkan komitmen pengabdian tulus yang terus dipelihara demi ketenteraman masyarakat dan keutuhan Bangsa Indonesia. Sinergi yang terjalin harmonis di lapangan menjadi benteng terkuat dalam menghadapi berbagai tantangan serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

    Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia! Semoga TNI senantiasa Prima dalam menjalankan tugas, menjadi Patriot sejati pembela kedaulatan, tampil Profesional di setiap pengabdian, serta senantiasa menjadi Kebanggaan Rakyat Indonesia. Sinergitas TNI-Polri, Solid untuk Negeri!

  • Semarak HUT ke-81 TNI: Ditpolairud Polda Sulut Berikan Kejutan Dan Perkuat Sinergi Lebih Solid!

    Semarak HUT ke-81 TNI: Ditpolairud Polda Sulut Berikan Kejutan Dan Perkuat Sinergi Lebih Solid!

    Ditpolairud polda sulut

    Suasana hangat dan penuh persaudaraan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai wujud apresiasi mendalam, kebersamaan, serta penghormatan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI, jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara memberikan kejutan istimewa yang sarat makna.

    Aksi simpatik ini menjadi simbol nyata eratnya tali silaturahmi serta kokohnya sinergitas antara TNI dan Polri yang selama ini berdiri bahu-membahu menjaga kedaulatan serta keamanan di tanah Sulut. Momen penuh keceriaan tersebut menegaskan bahwa soliditas kedua instansi bukan sekadar slogan, melainkan pengabdian tulus yang terus dirawat demi ketenteraman masyarakat dan keutuhan Bangsa Indonesia.

    Momen kejuatan yang diiringi dengan senyum hangat, kue ulang tahun, dan ucapan selamat secara langsung tersebut disambut dengan penuh kebanggaan serta rasa haru oleh para prajurit TNI. Aksi simpatik ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan simbol nyata dari kian eratnya tali silaturahmi serta kokohnya sinergitas antara TNI dan Polri. Selama ini, kedua garda terdepan bangsa tersebut selalu berdiri bahu-membahu dalam menjaga kedaulatan, ketertiban, serta keamanan wilayah perairan dan daratan di tanah Nyiur Melambai.

    Kehadiran personel Ditpolairud Polda Sulut di tengah jajaran TNI menegaskan kembali bahwa soliditas antara dua lembaga keamanan negara ini bukanlah sekadar slogan yang terucap di bibir, melainkan komitmen pengabdian tulus yang terus dipelihara demi ketenteraman masyarakat dan keutuhan Bangsa Indonesia. Sinergi yang terjalin harmonis di lapangan menjadi benteng terkuat dalam menghadapi berbagai tantangan serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

    Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia! Semoga TNI senantiasa Prima dalam menjalankan tugas, menjadi Patriot sejati pembela kedaulatan, tampil Profesional di setiap pengabdian, serta senantiasa menjadi Kebanggaan Rakyat Indonesia. Sinergitas TNI-Polri, Solid untuk Negeri!

  • Polri Luncurkan Tagline Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’

    Polri Luncurkan Tagline Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat‘

    Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
    Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

    “Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

    Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

    “Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

    Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

    Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

  • Dukung SPPG, Polda Metro Jaya Kembangkan Ekosistem Tambak di Muara Gembong

    Dukung SPPG, Polda Metro Jaya Kembangkan Ekosistem Tambak di Muara Gembong

    JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

    “MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

    Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

    Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

    Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

    “Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

    Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

    Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

    Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

    Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

    Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

    Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

    “Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

    Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

    Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

    “Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

    Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

    “Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

  • Polda Metro Jaya Jadi Contoh Penguatan Rantai Pasok MBG, Polri Dorong Jajaran Kembangkan Potensi Pangan Lokal

    Polda Metro Jaya Jadi Contoh Penguatan Rantai Pasok MBG, Polri Dorong Jajaran Kembangkan Potensi Pangan Lokal

    JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

    “MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

    Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

    Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

    Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

    “Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

    Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

    Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

    Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

    Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

    Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

    Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

    “Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

    Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

    Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

    “Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

    Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

    “Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

  • Bukti Dukung Rantai Pasok SPPG, Polda Metro Jaya Panen Raya di Muara Gembong

    Bangun Ekosistem Rantai Pasok SPPG, Polda Metro Jaya Dorong Lapangan Kerja di Muara Gembong

     Jakarta. Polda Metro Jaya terus mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan baku untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah hukumnya. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya di kawasan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah tambak maupun hasil panen, tetapi dari manfaat yang tumbuh bersama masyarakat, termasuk terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar. Dilansir dari Media Hub, Senin (28/9/26).

    “Bagi saya, ini bukan sekadar berapa banyak tambak atau berapa besar hasil panennya. Yang lebih penting adalah semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dan memperoleh pekerjaan. Ini membawa manfaat bagi warga Muara Gembong, sekaligus mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Asep.

    Menurutnya, jumlah tambak yang sebelumnya sekitar 60 kini berkembang menjadi 128 tambak ikan. Pengembangan tersebut akan terus didorong agar terbentuk rantai pasok yang berkelanjutan, mulai dari proses budidaya, panen, hingga pemanfaatan hasil produksi sebagai bahan baku SPPG. “Jangan berhenti pada panen hari ini. Setelah panen, kita siapkan kembali tebar benih dan budidaya berikutnya agar ekosistem ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas,” katanya.

    Kapolda menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Polda Metro Jaya bersama Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi dan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bekasi terus membangun koordinasi dalam pengembangan budidaya, pengawasan kualitas hasil produksi, hingga penyalurannya kepada SPPG.

    “Semua ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, BGN, Dinas Perikanan, dan kepolisian. Dengan kolaborasi yang baik, kita ingin rantai pasoknya berjalan, kebutuhan SPPG terpenuhi, dan masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi,” ujar Kapolda.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan, hasil produksi kawasan tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan 12 dapur SPPG di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk hasil panen kali ini, distribusi diprioritaskan bagi SPPG di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

    “Kolaborasi dengan BGN dan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ini. Tidak hanya memastikan kualitas bahan pangan tetap terjaga, tetapi juga mendorong agar proses produksi melibatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Harapannya, rantai pasok SPPG dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus ikut menggerakkan ekonomi warga,” pungkasnya.

    TAGLINE

    Pakar Seo , Master Seo , Pakar seo polri , master seo polri

    Mohammad Khoirul Amin, Khoirul Amin , Amin

  • Dukung Rantai Pasok SPPG, Polda Metro Jaya Panen Raya di Muara Gembong

    Dukung Rantai Pasok SPPG, Polda Metro Jaya Panen Raya di Muara Gembong

     Jakarta. Polda Metro Jaya terus mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan baku untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah hukumnya. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya di kawasan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah tambak maupun hasil panen, tetapi dari manfaat yang tumbuh bersama masyarakat, termasuk terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar. Dilansir dari Media Hub, Senin (28/9/26).

    “Bagi saya, ini bukan sekadar berapa banyak tambak atau berapa besar hasil panennya. Yang lebih penting adalah semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dan memperoleh pekerjaan. Ini membawa manfaat bagi warga Muara Gembong, sekaligus mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Asep.

    Menurutnya, jumlah tambak yang sebelumnya sekitar 60 kini berkembang menjadi 128 tambak ikan. Pengembangan tersebut akan terus didorong agar terbentuk rantai pasok yang berkelanjutan, mulai dari proses budidaya, panen, hingga pemanfaatan hasil produksi sebagai bahan baku SPPG. “Jangan berhenti pada panen hari ini. Setelah panen, kita siapkan kembali tebar benih dan budidaya berikutnya agar ekosistem ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas,” katanya.

    Kapolda menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Polda Metro Jaya bersama Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi dan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bekasi terus membangun koordinasi dalam pengembangan budidaya, pengawasan kualitas hasil produksi, hingga penyalurannya kepada SPPG.

    “Semua ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, BGN, Dinas Perikanan, dan kepolisian. Dengan kolaborasi yang baik, kita ingin rantai pasoknya berjalan, kebutuhan SPPG terpenuhi, dan masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi,” ujar Kapolda.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan, hasil produksi kawasan tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan 12 dapur SPPG di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk hasil panen kali ini, distribusi diprioritaskan bagi SPPG di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

    “Kolaborasi dengan BGN dan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ini. Tidak hanya memastikan kualitas bahan pangan tetap terjaga, tetapi juga mendorong agar proses produksi melibatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Harapannya, rantai pasok SPPG dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus ikut menggerakkan ekonomi warga,” pungkasnya.

    TAGLINE

    Pakar Seo , Master Seo , Pakar seo polri , master seo polri

    Mohammad Khoirul Amin, Khoirul Amin , Amin

  • Wujud Negara Hadir, Kapolda Sumsel Pimpin Penyerahan Barang Bukti Kejahatan ke Korban

    Wujud Negara Hadir, Kapolda Sumsel Pimpin Penyerahan Barang Bukti Kejahatan ke Korban

    Palembang  — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat melalui pengembalian barang bukti hasil tindak pidana kepada pemilik yang sah. Langkah tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam rangkaian Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Halaman Mapolrestabes Palembang, Selasa (28/7/2026), sebagai implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada keadilan, pemulihan hak korban, dan peningkatan pelayanan publik.

    Pengembalian barang bukti tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah untuk menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel secara simbolis menyerahkan lima unit sepeda motor dan satu unit telepon seluler hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas) kepada pemiliknya yang telah melalui proses penyidikan dan memiliki kepastian hukum.

    Barang bukti yang dikembalikan meliputi satu unit Honda Scoopy milik Mafiro Gita Romadina, satu unit Yamaha N-Max milik Indah Pratiwi, satu unit kendaraan angkutan barang merek Kaisar milik Joko Mulyono, satu unit Honda Beat milik Ferlin, satu unit Honda Beat warna hitam milik Bonie Hartono, serta satu unit telepon seluler yang telah berhasil diamankan penyidik.

    Selain pengembalian barang bukti, Kapolda Sumsel juga memberikan piagam penghargaan kepada dua warga, M. Reza Pahlevi dan M. Ikbal, atas keberanian mereka menggagalkan aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di kawasan Alfamart Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Dalam aksi tersebut, M. Reza Pahlevi mengalami luka tembak pada bagian rusuk hingga pinggang, sedangkan M. Ikbal mengalami luka tusuk pada bagian paha akibat perlawanan pelaku.

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho, menegaskan bahwa pemulihan hak korban merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum yang berkeadilan.

    “Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi yang paling utama adalah bagaimana negara hadir mengembalikan hak-hak korban kejahatan. Kami memastikan seluruh barang bukti yang telah memiliki kepastian hukum dikembalikan kepada pemiliknya secara transparan, profesional, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun,” tegas Kapolda Sumsel.

    Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, mengatakan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian.

    “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberanian masyarakat yang turut membantu mencegah tindak kejahatan merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya,” ujar Sonny Mahar Budi Adityawan.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa pengembalian barang bukti kepada korban merupakan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta bagian dari komitmen Polri dalam membangun kepercayaan publik.

    “Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap keberhasilan pengungkapan tindak pidana harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk memastikan hak-hak korban dapat dipulihkan secara cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nandang Mu’min Wijaya.

    Melalui pengembalian barang bukti kepada pemilik yang sah serta pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berani membantu mencegah tindak kejahatan, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan visi Polri Presisi dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif guna mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sriwijaya.